Pendidikan Kewarganegaraan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI UNIVERSITAS MELIPUTI BEBERAPA POIN, DIANTARANYA:

1. PENGANTAR KEWARGANEGARAAN
2. BELA NEGARA
3. HAK ASASI MANUSIA
4. SISPOLTRANAS
Dsb;

2. BELA NEGARA

5.1. PENGANTAR.

D

alam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, tepatnya ayat (3) dinyatakan ,“ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, disaping itu juga pada Bab XII Pasal 30  ayat (1) dinyatakan, “ Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bila dicermati sungguh luar biasa pernyataan “bela negara” termuat dalam UUD 1945, apalagi dinyatakan dalam dua pasal, hal ini menujukkan bahwa bela negara merupakan hal yang sangat substansial bagi warga negara. Jika ditilik dari spectrum ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang semakin kompleks dalam berbagai manifestasinya maka  amandemen UUD 1945, utamanya pada pasal 27 (3) yakni tentang bela negara sangat signifikan.

Komplektisitas dipicu oleh kondisi yang tidak dapat ditawar lagi, dan merupakan fakta yang harus disiasati yakni globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan peta dunia yang tanpa batas, inilah suatu tantangan bagi semua negara untuk saling berlomba memantapkan jati dirinya. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga dituntut untuk berperuilaku yang sama dengan bangsa lainnya, tanpa melakukan aktivitas itu, maka identitas bangsa akan larut sekaligus memudarkan semangat patriotisme generesai mudanya. Memudarnya semangat patriotic identik dengan lenyapnya suatu negara secara perlahan, dan pada akhirnya hilanglah nama Indonesia sebagai negara.

Mantapnya jatidiri sangat berkorelasi dengan maningkatnya rasa rela berkorban untuk bangsanya, dengan rela berkorban maka kemampuan bela negara seningkat.

5.2. PENGertian

P

embelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan waranegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah aie, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, upaya pembelaan dilandasi oleh kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pula pembelaan negara juga didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai pijakan konstitusi negara.

Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

5.3. motivasi bela negara

B

erdasarkan pengertian yang terkandung dalam Bab XII pasal 30 UUD 1945 maka dasar pokok penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya . Kesadaranya demikian perlu ditumbuh kembangkan melului situasi yang kondusif serta proses motivasi agar tercipta pertubahan tingkah laku dalam bentuk rasa cinta tanah airnya yang berlanjut pada kemauan bela negara. Proses motivasi ditumbuhkan melalui beberapa startegi yakni penyadaran akan jatidiri bangsa, kondisi negara. Melalui analisa SWOT [Strenght, Weakness, Opportunities dan Threat]. Secara tidak langsung setaip orang kan mehami kondisi bangsanya secara utuh dan menyeluruh.

Sadar bahwa bangsa kita disamping memiliki keunggulan juga menyimpan sejuta kelemahan. Disamping itu Indonesia sebagai negara yang didiami oleh berbagai varian mulai dari berbagai suku bangsa, ras dan agama, memiliki ancaman, namun juga memiliki peluang.

Dalam hubungan ini, terdapat beberapa motivasi keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara yang dapat divisualisasikan berikut :

q  PENGALAMAN SEJARAH.

Rangkaian sejarah uapaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sejak tahun 1945, telah membuktikan kebenaran rumusan Bab XIII pasal 30 UUD 1945 bahwa :

1.      Pembelaan negara atau pertahan keaman negara merupakan factor hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dalam negeri, tidak mungkin negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tetap tegak berdiri sampai saat ini

2.      Bangsa Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaannya senantiasa mendasarkan diri pada perjoangan dan keikutsertaan seluruh rakyat secara spontan, yang didorong oleh rasa senasib serta sistem penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia.

q  GEOGRAFIS YANG STRATEGIS

Kududukan geografis dan geosterategis negara kesatuan Republik Indonesia dengan wawasan Nusantaranya :

1.      Indonesia adalah negara Kepulauuan terbesar di dunia, yang memiliki ribuan pulau yang diantaranya dapat dijadikan kompertimen strategis yang terdiri atas pulau-pulau perlawanan. Letak geografis Indonesia berada di Khatulistiwa, disamping membawa dampak positif pada musim dan cuaca, flora dan fauna, juga kaya akan sinar matahari sebagai sumber energi yang potensial, namun memiliki kerawanan akibat pantai-pantai terbuka kesemua jurusan.

2.      Keadaannya yang berada pada posisi silang dua, yakni diantara dua benua dan dua samudra, memiliki niali-nilai yang sangat strategis dalam hubungannya antar bangsaa, khususnya dalam arti transportasi lintas laut. Komunikasi, ideologi, politik, social budaya, ekonomi dan militer.  Posisi ini menempatkan Indonesia pada suatu kedudukan dan peranan yang sangat penting sekali, tidak saja dalam persoalan dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan regional maupun internasional.

3.      Kedudukan ini menuntut adanya kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan peranannya guna meningkatkan tanggung jawab atas kedudukan geografisnya. Kemampuan ini terwujud dari keikutsertaan seluruh rakyat serta pengerahan segenap potensi nasional.

q  KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk yang menempati urutan keempat terbesar dunia disamping merupakan factor dominan yang memberikan potensi sumberdaya manusia, namun juga memiliki titik kerawan social yang besar, inilah bila dicermati lebih dalam diperlukan motivasi yang kuat untuk menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

q  KEKAYAAN ALAM

Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa dikaitkan dengan kandungan alamnya yang bernilai ekonomi. Kandungan mineral yang berlimpah ruah, dan sumber alam yang tiada banding, didukung dengan keragaman hasil bumi dan laut, mengkondisikan sikap warga negara untuk mengamankan wilayahnya.

q  ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI.

Perkembangan dan  kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, disamping memberikan Manfaat yang luar bisa, namun juga memberikan dampak yang negatif . 

5.4. HASIL YANG DIHARAPKAN DALAM PPBN

H

asil yang ingin dicapai dalam PPBN ialah lahirnya kesadaran, jiwa dan semangat bela negara yang merupakan akumulasi dari disiplin dan jiwa atau semangat untuk rela berkorban yang dipupuk dengan seksama sejak usia dini dan berakar pada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan  kesaktian pancasila sebagai idelogi negara serta didorong oleh tanggung jawab moral yang tinggi, setelah memiliki kemampuan awal belanegara. Militansi yang identik dengan jiwa  dan semangat pelopor diperlukan untuk menghadapi ancamaan, tantangan, hambatan dan gannguan, sehingga dengan tumbuhnya militansi akan menkondisi meningkatnya patriot-patriot kebangsaan.

       Pendidikan Bela Negara pada hakikatnya adalah proses internalisasi sebuah kesadaran, jiwa dan semangat yang menkondisi munculnya sifat-sifat warga negara yang  militan, disiplin dan rela berkorban. Untuk memacu hasil maka sedapatnya setiap komponen pendidikan memberikan keteladanan, sedang secara metodologis untuk menumbuhkan  gairah patriotisme dapak dilakukan dengan mengintegrasikan kedalam setiap mata pelajaran yang relevan

5.5. PPBN Tahap awal

P

PBN tahap awal sebagai bagian tak terpisahkan dalam system pendidikan nasional, yakni pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, luar sekolah, lingkungan organisasi kepemudaan dan olah raga, dalam pendidikan formal maupun informal.

Pendidikan dasar bela negara dimaksud pada tahap awal bukan merupakan mata pelajaran khusus, melainkan rangkaian mata pelajaran untuk membina dan menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Pada aplikasinya dapat dimasukkan kedalam berbagai mata pelajaran, sehingga memiliki jalinan erat dengan mata pelajaran lain seperti, Agama, Pancasila, Sejarah, IPS dan Seni budaya. Dilakukan secara terpadu, terarah dan menyeluruh.

   

5.6. PPBN Tahap LANJUTAN

B

entuk PPBN di tingkat pendidikan tinngi adalah pendidikan kewargaannegara/kewiraan, yang merupakan sub set dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan menggunakan pendekatan penalaran (kognitif) dan titik berat pendekatan afektif. Oleh karenanya dalam aplikasi memiliki karakter khusus  yakni menumbuhkan apresiasi pertahanan keamanan serta memupuk kemampuan berpikir secara komprehensif dan integralistik

Berpikir secara komprehensif integralistik memungkinkan suatu persoalan didekati dan dipecahkan secara menyeluruh (holistic) dan bukan perbagian (atomistik). Lebih cermat lagi dalam pelaksanakan segenap pikiran diarahkan kepada terciptanya kesadaran yang hakiki, yakni sebuah kesadaran yang kuat dan mampu menanggalkan segala bentuk kontaminasi atau bentuk intervensi lain yang mengancam tujuan penyadaran tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan/Kewiraan dimaksud juga untuk memperluas horizon pemikiran mahasiswa sebagai kader pejuang bangsa, dalam upaya menciptakan kesejahteraan [prosperity] dan keamanan nasional [security]. Penciptaan kesejahteraan dan keamanan ini dilakukan karena merupakan unsur dasar yang digunakan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa serta terwujudnya aspirasi perjuangan .

Sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian [MKPK] yang menamkan pemahaman identitas bangsa. Kewarganegaaran/kewiraan mengajarkan doktrin nasional, dan memaparkan karakteristik bangsa Indonesia serta kepentingannya termasuk masalah nasional yang dihadapi bangsa  [current national problems]. Setelah mengkuti mata kuliah kewarganegaraan/kewiraan dapat diharapkan mahasiswa memiliki kemamapuan yang kritis dalam memandang negaranya secara positif, dan akatif berperan dalam upaya-upaya terwujudnya ketahanan nasional.

Dengan demikian pendidikan kewargaan negara sebagai manifestasi pendidikan pendahuluan negara tingkat lanjut, dapat membekali mahasiswa calon pemimpin bangsa secara rasional. Adapun wujud yang diharapkan antara lain:

q  Menunjang terwudnya/terselenggaranya system pertahanan dan keamanan rakyat semesta [SISHANKAMRATA] dengan lebih tajam mengetahui dan menyadari peran dan tanggung jawabnya  sebagai sarjana yang tinggi rasa nasionalisme dengan kekuatan nalarnya untuk HANKAMRATA. Pandangan intelektualnya selalu menjujung tinggi kewibawaan negaranya demi terwujudanya kemanan negara

q   Menjadi filter dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuuan teknologi dan seni maupun penetrasi budaya asing.

q  Menjadi pejuang cita-cita bangsa, dengan mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan nasional sekaligus untuk menjamin kepentingan negara menuju kerangka terwujudnya tujuan nasional.

Implementasi pemahaman dapat dimanifestasikan kedalam bentuk pembuatan skripsi, tesis dan desertasi dengan menggunakan pendekatan atau latar belakang pemikiran komprhensif dan integralistik utamanya yang menyangkut  kepentingan kesejahteraan dan keamnanan nasional.

5.7.  bela negara DALAM UUD 1945

Pasal 27

(3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dala upaya pembelaan negara

Pasal 30

(1). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam uasaha pertahanan dan keamanan negara.

5.8.  bela negara DALAM UU No.20 Th 1982

 

Pasal 1

(2). Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideology negara dan kerelaan untuk berkurban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta niali-nilai Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

(3). Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penuaian hak, dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

(6) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara.

Pasal 17

(1) Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang

(2). Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara secar adil dan merata.

Pasal 18

Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :

a). Pendidikan Pendahuluan Bela negara sebagai tindak tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional;

b).Keanggotaan Rakyat terlatih secara wajib;

c).Keangggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib;

d).Keanggotaan Cadangan Tentara Nasional Indoenesia secara sukarela atau secara wajib

e).Keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela

Pasal 19

(1) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara serta menegakkan upa bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.

(2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal; ini wajib diikuti secara bertahap yaitu :

a). tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam Gerakan Pramuka;

b). Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan Kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

Untuk materi lainnya, silahkan download, klik link di bawah ini;

1. Pengantar Kewarganegaraan

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

3. Demokrasi

4. Hak Asasi Manusia

5. Ketahanan Nasional

6. Ketahanan Nasional 2

7. Wawasan Nusantara